Bangsa Indonesia telah enam puluh lima tahun merdeka, namun masih banyak terjadi permasalahan disana-sini, bangsa ini masih memerlukan terus perbaikan guna menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Banyak masalah yang terjadi di sekitar kita semua, mulai dari bidang ekonomi dengan tingginya angka kemiskinan bangsa Indonesia, yang menurus Biro Pusat Statistik per Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa. Belum lagi di bidang sosial budaya, dimana banyak muncul konflik antar agama, antar suku. Di bidang politik, bagaimana demokrasi disalah artikan, banyak aksi dan demonstrasi yang berujung pada anarkis, yang lebih parah bagaimana elemen masyarakat kurang dapat menerima demokrasi secara utuh, contohnya saat pemilihan kepala suatu wilayah, yang kalah tidak bersedia menerima kekalahan yang terjadi, bahkan tidak sedikit yang memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Di bidang pertahanan dan keamanan, banyak terjadi kapal-kapal asing yang masuk daerah perairan Indonesia, yang lebih parah kapal-kapal tersebut dengan bebas menangkap ikan di daerah perairan Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan pada rakyat. Di bidang hukum, begitu banyak kasus suap terjadi pada aparatur penegak hukum, mereka tunduk pada harta dan kekuasaan, menindas rakyat yang lemah.
Hal diatas hanya sebagian kecil
masalah yang dihadapi bangsa ini, sebenarnya masih banyak lagi. Namun saat ini
bukan saatnya untuk membahas tentang apa yang harus dikritisi, tetapi bagaimana
solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Sebagai seorang
mahasiswa, seharusnya sudah mulai ikut memikirkan solusi terhadap permasalahan
yang ada. Karena, mahasiswalah yang nantinya akan meneruskan tonggak
kepemimpinan bangsa ini, yang menentukan hitam putih kehidupan bangsa ini
dimasa yang akan datang. Disini akan saya paparkan beberapa solusi yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
1. Bidang
Ekonomi
Setidaknya ada empat agenda strategis yang mendesak untuk
segera diselesaikan. Pertama, menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap pemberantasan kemiskinan,
terutama pengalokasian anggaran, jangan sampai tidak tepat sasaran.
Masyarakat sudah tahu tahun depan pemerintah akan menyalurkan dana sebesar Rp49,3 triliun guna pemberantasan masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam struktur pendanaan program prioritas pemerintah. Kedua, menekan laju pertambahan penduduk yang juga tinggi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Upaya menekan laju pertambahan penduduk yang tinggi dan berdampak terhadap ketahanan pangan juga harus diselesaikan. Program keluarga berencana (KB) yang dulu pernah sukses dijalankan perlu dipikirkan kembali untuk kemungkinan dapat dihidupkan kembali guna menekan angka kelahiran. Dengan lahan pertanian yang semakin sempit karena terutilisasi oleh pembangunan bidang fisik, sedangkan pertambahan penduduk nyaris tak terkendali, bisa dibayangkan pada suatu ketika Indonesia akan mengalami krisis pangan. Ketiga, mencari terobosan untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas karena tidak didukung investasi yang memadai. Hal ini juga harus diimbangi oleh dipermudahnya penanaman modal, utamanya modal dari dalam negeri. Keempat, mengupayakan tercapainya ketahanan energi agar daya saing produk Indonesia tidak tertekan. Hal ini harus mulai diperhatikan, karena sangat diperlukan energi cadangan baru, jangan hanya mengandalkan pada energi batubara, seharusnya pemerintah mulai melirik energi angin, karena di Indonesia banyak memiliki daerah pantai yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Selain itu juga dapat mengoptimalkan energi cahaya matahari yang saat ini mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hal ini harus lebih dioptimalkan lagi.
Masyarakat sudah tahu tahun depan pemerintah akan menyalurkan dana sebesar Rp49,3 triliun guna pemberantasan masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam struktur pendanaan program prioritas pemerintah. Kedua, menekan laju pertambahan penduduk yang juga tinggi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Upaya menekan laju pertambahan penduduk yang tinggi dan berdampak terhadap ketahanan pangan juga harus diselesaikan. Program keluarga berencana (KB) yang dulu pernah sukses dijalankan perlu dipikirkan kembali untuk kemungkinan dapat dihidupkan kembali guna menekan angka kelahiran. Dengan lahan pertanian yang semakin sempit karena terutilisasi oleh pembangunan bidang fisik, sedangkan pertambahan penduduk nyaris tak terkendali, bisa dibayangkan pada suatu ketika Indonesia akan mengalami krisis pangan. Ketiga, mencari terobosan untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas karena tidak didukung investasi yang memadai. Hal ini juga harus diimbangi oleh dipermudahnya penanaman modal, utamanya modal dari dalam negeri. Keempat, mengupayakan tercapainya ketahanan energi agar daya saing produk Indonesia tidak tertekan. Hal ini harus mulai diperhatikan, karena sangat diperlukan energi cadangan baru, jangan hanya mengandalkan pada energi batubara, seharusnya pemerintah mulai melirik energi angin, karena di Indonesia banyak memiliki daerah pantai yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Selain itu juga dapat mengoptimalkan energi cahaya matahari yang saat ini mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hal ini harus lebih dioptimalkan lagi.
2. Bidang
Sosial dan budaya
Solusi yang dapat dilakukan adalah membina
dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana
kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dengan meningkatkan kualitas
pemahaman dan pelaksanaan ibadah menurut syariat agama masing-masing, serta
mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini juga harus didukung dengan mengoptimalkan
fungsi lembaga-lembaga
keagamaan untuk meningkatkan
kualitas kerukunan antar umat beragama, meminimalkan dampak negatif kehidupan kota
metropolitan serta meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
ajaran agama untuk membentengi dampak negatif pembangunan dan
era globalisasi. Untuk
itu maka pendidikan agama harus digunakan juga sebagai proses penyadaran
masyarakat bagi terbentuknya kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat yang
lebih baik lagi.
3.
Bidang Politik
Banyaknya pemilihan kepala
daerah yang berujung pada ketidakpuasan ini dapat diatasi dengan lebih
memaksimalkan peran kerja dari komisi pemilihan umum, karena saat ini masih
banyak yang menggunakan cara-cara kotor seperti menggunalan politik uang untuk
meraih kemenangan dalam pemilihan, Ketika peran Komisi Pemilihan Umum berani menindak serta melaporkan setiap
kecurangan yang dilakukan, hal ini akan mengurangi ketidakpuasan pihak yang
kalah. Selain itu komisi pemilihan umum seharusnya benar-benar jeli dalam
melakukan pendataan calon pemilih. Namun yang tidak kalah penting adalah sosialisasi
tentang demokrasi dalam memandang suatu masalah, jangan mudah terprovokasi isu
politik yang dapat mengharcurkan kerukunan antar masyarakat yang telah dibangun
sejak lama.
4.
Bidang Pertahanan dan keamanan
Masalah yang sejak lama
menjadi probelma bagi bangsa kita, bagaimana dengan begitu mudah pertahanan
bangsa kita bagaikan diobrak-abrik oleh negara lain. Masih segar dalam ingatan
bagaimana kapal nelayan Malaysia dengan mudah masuk perairan Indonesia, serta
mencari ikan di perairan Indonesia. Harusnya pemerintah lebih ketat dan tegas
dalam menerapkan peraturan mengenai pertahanan nasional, jangan terlalu
dicampuri nuansa politik sehingga negara kita terlihat kendur dalam menjaga
pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu perlunya perlengkapan perang yang
canggih untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Jangan hanya
mengandalkan peralatan perang yang sudah lama. Pemerintah harusnya berani
mengoptimalkan pabrik senjata dan mesiu Pindad, karena hasil buatan Pindad pun
tak kalah hebatnya, bahkan beberapa negara menggunakan senjata hasil buatan
pabrik senjata dan mesiu Pindad
5.
Bidang Hukum
Banyak permasalahan hukum yang
muncul saat ini, yang paling heboh adalah bagaimana dengan mudah perangkat
hukum dapat disuap. Hal ini menjadikan masyarakat mulai tidak percaya terhadapa
hukum yang berlangsung di negara ini. Perangkat hukum yang seharusnya dinilai
mampu berlaku adil, pada kenyataannya lebih memihak kepada orang yang berharta
dan berkedudukan. Seharusnya setiap elemen perangkat hukum berani untuk
menegakkan hukum yang ada, karena mereka telah dihaji tinggi oleh negara untuk
menegakkan hukum dinegara ini. Selain itu pendidikan yang nantinya mencetak
penerus-penerus perangkat hukum haruslah benar-benar bersih dari kolusi,
korupsi dan nepotisme.
0 komentar:
Posting Komentar